Jumat, 28 November 2014

Dinas Sosial Kota Surabaya terbentuk sebagai konsekuensi implementasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu bidang yang menjadi fokus penyelenggaraan otonomi daerah seperti yang diamanatkan UU tersebut adalah bidang sosial, khususnya pembangunan manusia dan lingkungan sosialnya dengan segala kompleksitas dan implikasinya demi perwujudan suatu kesejahteraan sosial yang adil dan merata.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa permasalahan sosial di Surabaya masih jauh lebih kompleks daripada daerah-daerah sekitarnya. Surabaya sebagai Ibukota Propinsi dengan penduduk terpadat harus menanggung beban yang ekstra berat. Urbanisasi berlebihan (Over Urbanization) ke Surabaya adalah fakta yang tidak perlu kita sanggah dan tutup-tutupi.

Secara geografis Surabaya terletak di Pesisir Utara Pulau Jawa - 07°21’ Lintang Selatan dan 112°36’ - 112° 54’ Bujur Timur, dengan ketinggian 3 – 6 meter diatas permuakaan laut dan luas wialayah 33.306,30 Km². Diantara wilayah  tersebut terdapat permukiman, perdagangan, perindustrian dan nelayan. Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta harus diakui telah berhasil melakukan pembangunan fisiknya. Meski tidak dipungkiri bahwa pada saat bersamaan berbagai masalah sosial bermunculan tak kalah peliknya.

Anggapan bahwa mencari uang di kota lebih gampang dari pada di desa seperti mewajibkan agar penduduk desa berbondong – bondong mencari pekerjaan di kota. Padahal, realitasnya berbicara lain. Tanpa bekal ketrampilan dan keberanian, uang pun sulit dicari. Dampaknya Surabaya penuh sesak dan kewalahan menghadapi laju pertambahan penduduk akibat migrasi serta menimbulkan masalah sosial, seperti : Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial serta Kawasan Kumuh.